Hanya dua alinea, sekitar 59 kata, dan tak lebih dari 30 detik untuk membacakannya. Namun jangan pernah mengira 59 kata itu lahir dengan mudah. Di baliknya ada malam panjang tanpa tidur, perdebatan sengit, perbedaan pandangan, kata-kata yang dipilih, diganti, bahkan dicoret. Karena malam 17 Agustus 1945 itu, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo bukan sekadar sedang menyusun sebuah teks. Mereka sedang merumuskan suara sebuah bangsa yang hendak menentukan nasibnya sendiri.
Dini hari 17 Agustus 1945, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta, rumusan Proklamasi mulai disusun. Bahkan judulnya diperdebatkan. Gagasan “Maklumat Kemerdekaan” akhirnya bergeser menjadi satu kata yang jauh lebih kuat: “Proklamasi.” Lalu muncul persoalan yang lebih genting: bagaimana menjelaskan perpindahan kekuasaan? “Penyerahan” dianggap terlalu memberi kesan bahwa kemerdekaan adalah hadiah Jepang. “Merebut” terlalu berisiko karena tentara Jepang masih bersenjata. Akhirnya dipilih dua kata yang tenang tetapi sarat makna: “pemindahan kekuasaan.”
Setiap kalimat kemudian ditimbang dengan kesungguhan luar biasa. Soebardjo menyumbangkan gagasan kalimat pertama, Hatta memberi rumusan mengenai pemindahan kekuasaan, sementara Soekarno menuangkannya ke atas kertas. Coretan demi coretan muncul. Bukan karena mereka kehabisan kata, melainkan karena mereka sadar bahwa satu kata dapat membawa konsekuensi sejarah. Mereka tidak sedang mencari kalimat yang indah. Mereka sedang mencari kalimat yang paling tepat untuk menyatakan bahwa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka.
Perdebatan belum selesai. Siapa yang akan menandatangani? Ketika muncul gagasan agar semua yang hadir menandatangani sebagai “wakil-wakil bangsa Indonesia”, Sukarni menolaknya. Jangan sampai Proklamasi terlihat sebagai produk PPKI, badan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Lalu lahirlah rumusan yang jauh lebih kuat: “Atas nama bangsa Indonesia.” Hanya tiga kata, tetapi maknanya luar biasa. Bukan atas nama Jepang. Bukan atas nama PPKI. Bukan atas nama golongan muda atau golongan tua. Atas nama seluruh bangsa Indonesia.
Sayuti Melik kemudian mengetik ulang naskah tersebut dan melakukan sejumlah perubahan redaksional yang disepakati. “Tempoh” menjadi “tempo”, bagian penandatanganan menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan format tanggal disempurnakan. Angka “05” merujuk pada tahun 2605 dalam penanggalan Jepang, yang setara dengan 1945 dalam kalender Masehi. Naskah selesai menjelang pagi. Soekarno dan Hatta kemudian membubuhkan tanda tangan mereka. Dua nama berdiri di bawah satu kalimat yang membawa suara jutaan manusia: atas nama bangsa Indonesia.
Pagi harinya di Pegangsaan Timur 56, sekitar 500 orang berkumpul. Tidak ada panggung megah, tidak ada teknologi canggih, tidak ada upacara seperti yang kita kenal sekarang. Hanya sebuah naskah dan keberanian. Soekarno membacakan dua alinea yang sebelumnya dirumuskan sepanjang malam. Hanya sekitar 30 detik. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, sejarah berubah. 59 kata menjadi pernyataan kemerdekaan. Di baliknya terdapat berabad-abad penderitaan, perlawanan, pengorbanan, dan cita-cita yang tidak pernah benar-benar padam.
Kini, 81 tahun kemudian, sejarah itu meninggalkan pertanyaan untuk kita. Para pendiri bangsa membutuhkan waktu semalam untuk memastikan setiap kata dalam Proklamasi memiliki makna dan tanggung jawab. Hari ini, kita menghasilkan jutaan kata setiap hari melalui media, berita, dan media sosial. Maka pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kata yang kita hasilkan, tetapi seberapa serius kita mempertanggungjawabkannya. Sebab kata-kata bukan sekadar rangkaian huruf. Kata-kata bisa membangkitkan keberanian, menyatukan bangsa, atau justru memecahnya. Dulu, 59 kata mengubah nasib Indonesia. Hari ini, kata-kata kita ikut menentukan ke mana Indonesia akan melangkah.
Eksplorasi konten lain dari Sanggau Informasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.