Wacana Pilkada Dipilih DPRD, ini kata Ketua DPRD Kab. Sanggau.

Baca sampai tuntas, biar jelas. Wacana pemilihan kepala daerah—baik gubernur maupun bupati/wali kota—melalui anggota DPRD kembali menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Bapak Hendrikus Hengki, ST, yang secara terbuka menyampaikan sikap penolakannya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan tersebut, beliau menegaskan, “Ada wacana kepala daerah akan dipilih oleh anggota DPRD. Saya secara pribadi menolak adanya wacana tersebut karena rakyat berhak untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sekalian???” Unggahan itu ditutup dengan tagar #MatinyaDemokrasi, sebagai bentuk keprihatinan terhadap masa depan demokrasi lokal.

Penolakan serupa juga disampaikan oleh Bapak Kancilkus, SP, selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau. Melalui media sosial, beliau juga menilai bahwa wacana pemilihan pilkada gubernur dan bupati melalui DPRD merupakan langkah mundur dan mencederai demokrasi yang telah berjalan selama ini. “Saya menolak dengan adanya wacana tersebut karena sudah mencederai demokrasi yang sudah ada bahkan mundur ke belakang. Harusnya di zaman digital ini Pilkada kita lebih maju,” tulisnya. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat reflektif dan tagar, “Jubata marakati. Amin.” Sorotan:
#MatinyaDemokrasi
#TolakPilkadaLewatDPRD
#HakRakyat
#fyp

Sikap tegas dua tokoh DPRD Kabupaten Sanggau ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan kedaulatan rakyat tetap dijaga. Pemilihan langsung kepala daerah merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak seharusnya dikurangi. Di era keterbukaan dan digitalisasi saat ini, demokrasi seharusnya diperkuat melalui transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas, bukan justru dibatasi. 

Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa suara rakyat masih menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.