TBBR: Transmigrasi Adalah Bencana Bagi Masyarakat Lokal

Sintang, Kalimantan Barat | 16 Juli 2025 – Pukul 07.15 WIB. Bertempat di Gedung Serbaguna, Jalan YC. Oevang Oeray, Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, organisasi masyarakat adat Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) menyampaikan pernyataan sikap tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk kembali menggulirkan program transmigrasi ke wilayah Kalimantan. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh adat, masyarakat lokal, serta perwakilan dari organisasi sipil yang prihatin terhadap dampak transmigrasi terhadap masyarakat adat.

 

Transmigrasi: Luka Lama yang Belum Sembuh

Transmigrasi, program yang awalnya dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan demografis dan pemerataan pembangunan, kini dinilai telah menjadi sumber penderitaan masyarakat adat di wilayah pedalaman, termasuk Kalimantan dan Papua. Dalam pernyataan tertulisnya, TBBR menyebut bahwa program ini bukan lagi solusi, melainkan bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi masyarakat lokal.

“Alih-alih mendatangkan kesejahteraan, transmigrasi justru merampas tanah, menghancurkan budaya, dan menciptakan ketimpangan yang memperparah marjinalisasi masyarakat adat,” ujar Moses Thomas selaku Ka. Biro Humas TBBR via Whatsapp kepada admin Sanggauinformasi.com.

Kajian Aspek Dampak Transmigrasi

Dalam pemaparan yang dilakukan pagi ini, TBBR menguraikan empat aspek utama dampak buruk transmigrasi:

1. Aspek Budaya:
   Masuknya budaya luar tanpa pendekatan asimilasi yang sehat telah memarjinalkan nilai-nilai dan kearifan lokal. Bahasa daerah terancam punah, adat-istiadat ditinggalkan, dan identitas masyarakat lokal terkikis secara perlahan.
2. Aspek Ekonomi:
   Ketimpangan mencolok terjadi antara transmigran dan masyarakat lokal. Transmigran mendapat fasilitas lengkap, sementara masyarakat adat kehilangan lahan dan akses ekonomi, bahkan menjadi buruh di tanahnya sendiri.
3. Aspek Sosial:
   Ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang kerap memicu konflik horizontal. Persaingan sumber daya, diskriminasi sosial, dan tidak adanya pendekatan budaya yang inklusif memperparah disintegrasi sosial.
4. Aspek Politik:
   Transmigrasi telah menggeser peta politik lokal. Jumlah pendatang yang signifikan menyebabkan masyarakat adat tersingkir dari pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hak-hak adat kian terpinggirkan akibat lemahnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat.

Pernyataan Sikap Resmi TBBR

Dalam siaran pers ini, TBBR secara resmi menyampaikan Pernyataan Sikap:

“Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata”

TBBR mendesak pemerintah pusat untuk:

1. Melakukan Evaluasi Total terhadap Program Transmigrasi di Kalimantan, khususnya dari aspek sosial dan budaya, serta melibatkan suara masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama.
2. Mengalihkan Anggaran Transmigrasi bagi Kesejahteraan Penduduk Lokal
   Fasilitas seperti rumah, lahan garapan, dan jatah hidup harus diberikan kepada masyarakat Kalimantan yang saat ini kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri, pertambangan, dan alih fungsi lahan.
3. Menghindari Konflik Sosial Baru
   Sejarah kelam konflik sosial akibat transmigrasi tidak boleh terulang. Pemerintah harus belajar dari masa lalu dan memastikan program pembangunan tidak menciptakan ketegangan sosial baru.
4. Melibatkan TBBR dalam Pendataan Penduduk Lokal
   TBBR menyatakan kesiapan untuk membantu mendata masyarakat lokal yang layak menerima manfaat program berbasis kesejahteraan dan keadilan.

Penutup: Seruan untuk Keadilan dan Dialog Inklusif

TBBR menegaskan bahwa Kalimantan bukanlah lahan kosong. Ia adalah rumah bagi masyarakat adat yang telah menjaga hutan, tanah, dan sungai selama berabad-abad. Mereka bukan objek pembangunan, tetapi subjek sejarah yang layak didengar dan dihormati.

“Kami menuntut keadilan, kami menolak dilupakan, kami butuh kesejahteraan.”

TBBR berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang inklusif, menghentikan pendekatan pembangunan eksploitatif, dan menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat demi terciptanya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

Biro Humas DPP Tariu Borneo Bangkule Rajakng
Sintang, 16 Juli 2025