Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Sanggau: Menyampaikan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sanggau Tahun 2023

Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, DPRD Kabupaten Sanggau kembali menggelar Rapat Paripurna ke-3 dalam masa persidangan ke-2 tahun sidang 2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Bapak Jumadi, S.Sos, M.Pd, didampingi oleh Wakil Ketua, Bapak Timotius Yance, S.Kom, dan Acam, S.E, menghadirkan momentum penting dalam proses demokrasi lokal, khususnya dalam pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Rapat Paripurna kali ini diadakan untuk membahas serta menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau untuk tahun anggaran 2023. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk Bupati Sanggau, dalam menggunakan anggaran dan menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Berlangsungnya rapat ini menjadi bukti komitmen DPRD Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Dalam suasana yang penuh tanggung jawab, rapat berjalan dengan lancar dan tertib, menunjukkan kematangan dalam mekanisme demokrasi lokal.

Setelah mendengarkan penyampaian LKPJ Bupati Sanggau, DPRD Kabupaten Sanggau kemudian merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh eksekutif. Beberapa rekomendasi tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari penggunaan anggaran hingga implementasi program-program prioritas.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sanggau dalam rapat tersebut antara lain:

1. PEMERINTAHAN
2. AGAR LEBIH DITINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARANSI, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA SESUAI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEDEPAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU.
3. PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU LEBIH MEMPERHATIKAN PERMASALAHAN YANG MUNCUL DI KECAMATAN, BAIK DARI SEGI ANGGARAN, PENINGKATAN SMD DAN KETERSEDIAAN APARATUR KECAMATAN YANG BERKOMPETEN.

• HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. AGAR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SANGGAU SELALU MENGINFORMASIKAN DAN MENYAMPAIKAN TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU DAN ATAU PERUBAHAN KEPADA DPRD KABUPATEN SANGGAU.
2. MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SANGGAU YANG MEMBUTUHKAN.
3. MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI TERJADINYA KKN DENGAN MENSOSIALISASIKAN BAHAYA KKN AGAR SELALU DILAKUKAN.

• KETERTIBAN UMUM DAN NARKOTIKA

1. PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN AGAR MENJAMIN RASA AMAN DI MASYARAKAT SERTA DAPAT MENCEGAH SECARA DINI ANCAMAN KEMANAN DI MASYARAKAT.
2. AGAR OPD TERKAIT DAPAT BERKOORDINASI DENGAN PIHAK KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAINNYA SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN.
3. MENINGKATKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERUTAMA DI KALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU DAN GENERASI MUDA.
4. MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA RUTIN KE MASYARAKAT, SEKOLAH-SEKOLAH TENTANG BAHAYA PENGGUNAAN NARKOBA, SERTA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERANI MENYAMPAIKAN INFORMASI JIKA ADA PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAHNYA.

• KEPENDUDUKAN

1. AGAR OPD TERKAIT LEBIH MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK YANG MERANGKUL SELURUH LAPISAN MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU MELALUI PROGRAM-PROGRAM YANG INOVATIF, KREATIF DAN TEPAT SASARAN.
2. MENJAMIN TERSEDIANYA DAN TERLENGKAPINYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI SETIAP MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU.

• KEPEGAWAIAN

1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT DAPAT MELIHAT DAN MENYIKAPI PELUANG YANG DIBERIKAN PEMERINTAH PUSAT PELALUI P3K DAN CPNS, BAIK UNTUK TENAGA PENDIDIK, KESEHATAN MAUPUN TEKNIS DENGAN LEBIH DIUTAMAKAN TENAGA KONTRAK YANG TERDATA SEBAGI P3K DAN PUTRA/PUTRI SANGGAU YANG MELALUI JALUR UMUM (CPNS). 
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU MELALUI PELATIHAN, SEKOLAH, KURSUS DLL.
3. PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ASN MENJADI PRIORITAS DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
4. MENYIAPKAN DAN MENEMPATKAN ASN YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DISETIAP OPD DAN KECAMATAN MERUPAKAN KEHARUSAN, SEHINGGA DI HARAPKAN ASN YANG DI TEMPATKAN BISA BEKERJA DENGAN BAIK, SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN DAH KEAHLIAN.

• PERIZINAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. AGAR OPD TERKAIT DAPAT MEMPERMUDAH IZIN UNTUK USAHA MIKRO DAN RUMAH TANGGA SERTA MEMBUKA PELUANG USAHA YANG SEBESAR-BESARNYA SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT.
2. MASYARAKAT SANGGAU SEBAGAI KONSUMEN HARUS DILINDUNGI HAK-HAKNYA, MENYIKAPI PERKEMBANGAN JAMAN DENGAN MARAKNYA TOKO-TOKO MODEREN SERTA PELAKU PASAR YANG TIDAK SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
3. MELAKUKAN OPERASI PASAR GUNA MEJAGA KESTABILAN EKONOMI DAN MEMASTIKAN TERLIDUNGINYA HAK-HAK KONSUMEN.

• PERLINDUNGAN MASYARAKAT

[

1. AGAR SEMUA PIHAK YANG TERKAIT DAPAT MENJAGA DAN MENGEMBANGKAN MASYARAKAT ADAT YANG ADA DIKABUPATEN SANGGAU APALAGI DENGAN DIAKUINYA SECARA DUNIA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT YANG ADA DIKABUPATEN SANGGAU YANG SUDAH TERTUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
2. AGAR SEMUA PIHAK MENGHORMATI DAN MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI HAK DASAR YANG MELEKAT PADA SETIAP MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU KHUSUSNYA.

• PEMEKARAN WILAYAH

1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT MELAKUKAN PEMBINAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS DESA YANG ADA DIKABUPATEN SANGGAU. BAIK DARI PELAPORAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA, SEHINGGA DANA DESA YANG DI BERIKAN PUSAT TEPAT SASARAN DAN TEPAT GUNA. 
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DESA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS DLL.
3. MENYERAP DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI PEMEKARAN DUSUN, DESA, BAHKAN KECAMATAN DIKABUPATEN SANGGAU TENTUNYA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
4. BEKERJASAMA DAN MENJALIN KOMUNIKASI LEBIH BAIK DENGAN PIHAK PROVINSI YANG MENANGANI PEMEKARAN WILAYAH SEHINGGA DALAM PROSES PEMEKARAN WILAYAH BAIK DESA, KECAMATAN BISA LEBIH MUDAH.
5. MENUNTASKAN PENETAPAN BATAS-BATAS WILAYAH TERUTAMA BATAS DUSUN DAN BATAS DESA SEHINGGA MEMUDAHKAN DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PEMEKARAN WILAYAH KEDEPAN.

1. PENERANGAN / PERS, KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN DAERAH

1. PENERANGAN / PERS, AGAR OPD TERKAIT DAPAT MELAKUKAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASI YANG MENJANGKAU SEMUA WILAYAH DI KABUPATEN SANGGAU.
2. MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
3. KETERSEDIAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT POTENSI KABUPATEN SANGGAU MENJADI SALAH SATU CARA MENARIK INVESTOR UNTUK BER INVESTASI DI KABUPATEN SANGGAU GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
4. KEARSIPAN, AGAR PERANGKAT DAERAH TERKAIT DAPAT MENYEDIAKAN DATA, MENGARSIPKAN DOKUMEN DAERAH DENGAN BAIK SEHINGGA TERCAPAINYA TERTIB KEARSIPAN.
5. TERTIB ARSIP JUGA MENJADI HAL YANG SANGAT PENTING KARNA MENJAGA SALAH SATUNYA JATI DIRI DAN ASAL USUL SUATU DAERAH BAIK SEJARAH DESA, KECAMATAN MAUPUN KABUPATEN.
6. PERPUSTAKAAN DAERAH, AGAR OPD TERKAIT SENANTIASA MELAKUKAN INOVASI DAN KEGIATAN YANG MENUMBUH KEMBANGKAN MINAT MEMBACA, GERAKAN MEMBACA BUKU BAIK DI KALANGAN GENERASI MUDA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DARI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN, DESA SAMPAI PADA KOMPONEN MASYARATAK TERKECIL.

• ORGANISASI MASYARAKAT, SOSIAL POLITIK

1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT MELAKUKAN TERTIB ORMAS YANG ADA DAN PEMBENTUKAN ORMAS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. MENJAGA KE STABILAN SOSIAL DAN POLITIK DI MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN INFORMASI DAN SOSIALISASI YANG MEMPERERAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DI TENGAH MARAKNYA ISU PERPECAHAN DAN PERMUSUHAN

• PERBATASAN, PERTANAHAN

1. PERBATASAN, AGAR OPD TERKAIT MENINGKATKAN KERJASAMA, KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT GUNA MENGGALI POTENSI PERBATASAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
2. PERTANAHAN, PERMASALAHAN PERTANAHAN YANG TERJADI DIMASYARAKAT DAN PERTANAHAN URUSAN/ASET PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DAPAT TERSELESAIKAN.

• PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
• MENJAGA KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PUPUK PERLU PENGAWASAN TERHADAP PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI.
• MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PETANI SAWIT MELALUI PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) MASIH ADANYA KETIDAKSESUAIAN DALAM PENERAPAN TEKNIS AGRONOMI, MAKA PENTINGNYA UNTUK PENDAMPINGAN.

• PARIWISATA

MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG LEBIH KONDUSIF BAGI PENANAMAN MODAL, SERTA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PERCEPATAN DAN PENINGKATKAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KABUPATEN SANGGAU, HARUS MELAKUKAN UPDET DATA PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN SANGGAU SECARA BERKALA.

• PERPAJAKAN

1. MELAKUKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET ADALAH DENGAN LANGKAH AWAL MENEGAKKAN ATURAN HUKUM TERKAIT PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN PERLU DI SPESIFIKASI PENDATAAN RUMAH WALET AGAR DAPAT MEMPROYEKSI PUNGUTAN PAJAK. 
2. PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DIBIDANG OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TH. 2025 AGAR UPDET DATA MUTASI KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR KALIMANTAN BARAT KE KABUPATEN SANGGAU

• PEKERJAAN UMUM
• PERLU ADANYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN YAKNI SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.
• PERLU MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN DAN DESA TERUTAMA JALAN KABUPATEN MELIAU-TAYAN, JALAN SIMPANG PADIKAYEK MENUJU KAB. LANDAK, JALAN PINTAS/JALAN ALTERNATIF SIMPANG MUNGGU LUMUT DESA MAKKAWING SAMAPI SIMPANG SUNGAI PUTIH DESA SEMONCOL, JALAN SIMPANG EMPIRANG UJUNG MENUNJU KAB. LANDAK JUGA SERTA RUAS JALAN KABUPATEN YANG ADA DI KABUPATEN SANGGAU.
• KEGIATAN YANG SUDAH MASUK DAN SUDAH DIANGGARKAN TAPI BELUM TERLAKSANA ATAU TERTUNDA HARUS DIMASUKKAN KEMBALIDAN DILAKSANAKAN DIANGGARKAN TAHUN BERIKUTNYA, DAN JANGAN SAMPAI DIHILANGKAN.
• DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PENDUDUK MISKIN HENDAKNYA TETAP MENJADI PERHATIAN SERIUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KARENA HAL INI AKAN MENUNJUKKAN BAHWA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN HENDAKNYA TETAP INOVATIF DENGAN DUKUNGAN PENDANAAN YANG CUKUP TERUTAMA PENYEDIAAN DAN RENOVASI PERUBAHAN PENDUDUK MISKIN.
• KEGIATAN YANG SUDAH MASUK DAN SUDAH DIANGGARKAN TAPI BELUM TERLAKSANA ATAU TERTUNDA HARUS DIMASUKKAN KEMBALI DAN DILAKSANAKAN DIANGGARKAN TAHUN BERIKUTNYA, DAN JANGAN SAMPAI DIHILANGKAN.
• PEMBANGUNAN TPA DI KECAMATAN BALAI.

• PENDIDIKAN
• TERKAIT SINERGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGISIAN KEKOSONGAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA PENDIDIKAN.
• PEMENUHAN SAPRAS BERDASARKAN DAPODIK
• MENYIAPKAN DATA KEPEGAWAIAN DENGAN AKURAT SEHINGGA TIDAK ADA PERBEDAAN DATA DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.
• RATIO JUMLAH MURID DI SEKOLAH SD/SMP (SEDERAJAT) DENGAN JUMLAH GURU DAN ROMBONGAN BELAJAR HENDAKNYA BETUL-BETUL MENJADI PERHATIAN SEHINGGA PENERIMAAN ATAU PENGADAAN GURU P3K MENJADI LEBIH EFEKTIF.
• SEDANGKAN PENERIMAAN GURU P3K MESTINYA MEMPERHATIKAN LAMANYA PENGADDIAN DAN FORMASI TERSEDIA. 
• SK PPPK KAPAN TERBITNYA
• DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SUPADA MENGADAKAN SEPEDA MOTOR BAGI KORWIL DI SETIAP KECAMATAN. 
• KARTU INDONESIA PINTAR KIP.
• PERKEMBANGAN MAHASISWA YANG KULIAH DI UNITRI MALANG

• KESEHATAN

1. OPTIMALISASI PELAYANAN DI RSUD M. TH. DJAMAN
2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUANG INAP RSUD M. TH. DJAMAN DAN PENYEDIAAN ALKES SERTA DOKTER SPESIALIS
3. DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU PERLU ADANYA SINKRONISASI, KOORDINASI DAN INTEGRASI PENGANGGARAN PROGRAM.
4. PERBEDAAN BESARAN ANGKA TPP ANTARA TENAGA STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DENGAN PANGKAT, GOLONGAN DAN MASA KERJA.
5. UNTUK PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU SEHINGGA TIDAK ADA LAGI MASYARAKAT YANG TIDAK DITERIMA DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.
6. KESEDIAAN TENAGA KESEHATAN YAITU TENAGA DOKTER SPESIALIS YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN BPJS.
7. DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU PERLU ADANYA SINKRONISASI, KOORDINASI DAN INTEGRASI PENGANGGARAN PROGRAM.
8. DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS PERLU SEGERA ADANYA PENAMBAHAN DOKTER SPESIALIS, PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN/PARA MEDIS SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN YANG MEMADAI MASALAH KESEHATAN SECARA KONPREHENSIP.  
9. ADANYA LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI KETIDAKSEDIAAN RUANG RAWAT INAP YANG CUKUP.
10. PELAYANAN MEDIS DARI DOKTER LEBIH BANYAK TERTUNDA (MOLOR WAKTU)
11. BIROKRASI PELAYANAN.
12. SEBAIKNYA KEPALA PUSKESMAS TIDAK BERASAL DARI DOKTER KARENA DAPAT MENGGANGGU PELAYANAN MEDIK KARENA DISIBUKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB ADMINISTRATIF.
13. DISIPLIN BAGI PARA TENAGA KESEHATAN.
14. PENGADAAN KENDARAAN AMBULAN DI SETIAP PUSKESMAS.  

• SOSIAL
• MENYEDIAKAN DATA YANG AKURAT TENTANG MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU AGAR BANTUAN TEPAT SASARAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SANGGAU.
• URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PENAMBAHAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN.
• TIDAK TERSERAPNYA DANA DAK DINAS TERKAIT HENDAKNYA MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA PENDAPATAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENGGUNAAN DANA DIMAKSUD DAN LIMID WAKTU PELAKSANAANNYA.
• VALIDASI DATA SUPAYA TIDAK ADA KESALAHAN PEMBAYARAN.
• PKH DATA PENERIMA BANSOS TIDAK PERNAH CLEAR/AKURAT
• PROGRAM BANTUAN LANSIA 

• TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN

DIHARAPKAN SEMUA WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN SANGGAU DAPAT MENERIMAA SIGNAL (JARINGAN) YANG BAIK DAN AKURAT. 

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. DPRD Kabupaten Sanggau pun berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau.