Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Paolus Hadi, S.Ip., M.Si menyoroti kebijakan kehutanan yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang telah lama menetap di wilayah tersebut.
Menurutnya, program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah masih belum memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Ia menilai bahwa program ini hanya seperti “mainan” yang tidak memberikan alternatif strategis bagi masyarakat dalam menopang perekonomian mereka.
“Masyarakat yang sudah tinggal di kawasan hutan sejak sebelum Indonesia merdeka akhirnya memilih usaha lain, seperti sawit, karena tidak ada pilihan lain yang bisa menjamin keberlanjutan ekonomi mereka,” ujar Paolus Hadi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi IV DPR RI ini mengkritisi minimnya jumlah masyarakat adat yang terlibat dalam program perhutanan sosial. Ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya enam kelompok masyarakat adat di seluruh Indonesia yang masuk dalam skema tersebut.
“Apakah memang masyarakat adat di Indonesia hanya ada enam kelompok? Atau ini karena keterbatasan anggaran? Atau justru mereka dimarginalkan?” tegasnya.
Paolus Hadi mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat. Menurutnya, kebijakan harus berpihak pada rakyat dan memberikan solusi konkret bagi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.
Sebagai wakil rakyat, Paolus Hadi menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat adat dalam kawasan hutan dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif serta berkeadilan.
