Oleh: Dr. Erta Priadi Wirawijaya, Sp.JP
Kolom Opini Nasional Sanggau Informasi| 28 Januari 2026
Ada satu pola yang selalu muncul ketika kita membahas negara gagal atau negara yang stagnan selama puluhan tahun. Negara sudah merdeka 40–60 tahun, bendera berkibar, lagu kebangsaan dinyanyikan dengan khidmat, tetapi kehidupan warganya tetap sulit. Infrastruktur tertinggal, pendidikan berjalan di tempat, layanan kesehatan compang-camping, dan korupsi seperti penyakit kronis yang terus kambuh.
Ironisnya, ketika penyebabnya dicari, jawabannya sering terdengar heroik: “Kami ingin membangun dengan cara kami sendiri.”
Di sinilah letak kesalahpahaman besar yang jarang dibicarakan secara jujur. Membangun bangsa bukan ajang lomba kreativitas. Ini bukan eksperimen seni. Ini bukan panggung ideologi. Ini adalah urusan hidup jutaan manusia.
Negara-negara terbelakang sering kali terlalu percaya diri merancang sistem demokrasi sendiri, hukum sendiri, dan tata kelola sendiri—padahal sistem itu belum pernah terbukti berhasil di mana pun. Ibarat pasien sakit berat yang menolak obat yang telah terbukti secara ilmiah, lalu memilih racikan sendiri karena merasa “lebih cocok”.
Secara historis, banyak negara di Afrika dan Amerika Latin terjebak dalam pola ini. Mereka merdeka, lalu membangun sistem politik dan ekonomi yang terdengar indah di atas kertas, penuh jargon kemandirian dan identitas nasional, tetapi rapuh dalam praktik. Akibatnya dapat diprediksi: konflik elite, ekonomi stagnan, investasi kabur, dan rakyat tetap miskin. Bukan karena rakyatnya bodoh, melainkan karena negaranya keras kepala.
Bandingkan dengan negara yang mau jujur pada realitas. Tiongkok adalah contoh yang sering disalahpahami. Di era awal pasca-revolusi, Tiongkok mencoba membangun dengan caranya sendiri. Hasilnya adalah pertumbuhan lambat dan kemiskinan yang merajalela.
Awal 1990-an menjadi titik balik. Mereka berhenti berkhayal, membuka mata, dan berkata jujur: “Cara kita tidak cukup berhasil.”
Yang mereka lakukan bukan menciptakan sistem baru, tetapi meniru. Meniru secara brutal dan sistematis. Mereka membuka diri pada modal asing, membiarkan perusahaan global masuk, mempelajari cara kerja industri, logistik, manajemen, teknologi, hingga regulasi. Mereka meniru sistem ekonomi negara maju tanpa rasa malu, tanpa drama ideologis, tanpa romantisme identitas. (Sampai viral disosmed kalo barang KW merujuk buatan China).
Setelah memahami sistem yang berhasil, barulah mereka mengembangkan versi Tiongkok yang lebih efisien dan sesuai konteks lokal. Pendekatan ini diterapkan hampir di semua lini: industri manufaktur, pendidikan teknik, transportasi, tata kota, hingga perencanaan ekonomi.
Tidak semuanya sempurna, tetapi hasilnya nyata. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Ini bukan keajaiban. Ini bukan mukjizat ideologi. Ini adalah hasil dari kerendahan hati untuk belajar dan meniru yang sudah terbukti berhasil.
Sayangnya, banyak negara berkembang—termasuk Indonesia—masih terjebak pada romantisme “jalan sendiri”. Kita tahu sistem kita bermasalah, tetapi tetap dipertahankan. Kita tahu regulasi tidak efisien, tetapi terus ditambal sulam. Kita tahu kebijakan sering gagal, tetapi jarang bertanya secara jujur: negara mana yang sudah berhasil, dan mengapa kita tidak meniru saja?
Dalam dunia medis, tidak ada dokter waras yang menolak terapi standar berbasis bukti demi mencoba metode baru tanpa riset dan data. Namun dalam dunia kebijakan publik, hal itu justru sering dibanggakan. Padahal risikonya jauh lebih besar.
Yang menjadi kelinci percobaan bukan satu pasien. Yang menjadi objek uji coba adalah satu bangsa.
Meniru bukan berarti kehilangan identitas. Meniru adalah langkah awal menuju kematangan. Semua bangsa maju pernah meniru. Jepang meniru Barat di era Meiji. Korea Selatan meniru sistem industri dan pendidikan negara maju. Tidak ada negara sukses yang lahir dari “ide orisinal murni” tanpa referensi.
Pelajaran besarnya sederhana: kebodohan negara terbelakang bukan karena kurang pintar, tetapi karena menolak belajar dari keberhasilan orang lain.
Selama kita terus bersikeras berjalan di jalur yang terbukti bermasalah, sambil menolak meniru yang sudah berhasil, maka status “negara berkembang” akan terus kita warisi—bukan hanya ke anak cucu, tetapi mungkin ke cicit.
Dan itu bukan takdir.
Itu pilihan.
Dr. Erta Priadi Wirawijaya, Sp.JP
Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah | Penulis Opini Kebijakan Publik
Eksplorasi konten lain dari Sanggau Informasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.