Diskusi Santai Moses Thomas Bersama Wamen HAM RI: Menguatkan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pontianak, 16 November 2025 — Pagi ini, Moses Thomas berkesempatan berdiskusi santai sambil menikmati kopi bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Mugiyanto, dan Dr. Purwanto, Rektor Universitas Panca Bhakti (UPB). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan kondisi aktual masyarakat adat dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

Dalam diskusi itu, Moses memaparkan bahwa hingga saat ini masyarakat adat masih menghadapi beragam tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka. Masalah-masalah seperti pengakuan dan perlindungan wilayah adat, akses terhadap sumber daya alam, penghormatan identitas budaya, hingga keberlanjutan praktik dan hukum adat masih menjadi pekerjaan besar. Selain itu, masyarakat adat kerap bersinggungan dengan tekanan struktural, konflik agraria, serta kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak.

Wamen HAM RI Mugiyanto merespons dengan sangat baik. Ia menekankan bahwa pembicaraan mengenai HAM tidak selalu harus berangkat dari isu besar; justru nilai-nilai HAM tumbuh dari tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai hak orang lain, menjaga ruang hidup masyarakat adat, mengakui identitas budaya, serta memastikan tidak adanya diskriminasi di tingkat lokal merupakan langkah awal yang sangat fundamental dalam pendidikan dan penegakan HAM.

Menurutnya, bagi masyarakat adat, perlindungan terhadap hak adat, wilayah, budaya, sistem pengetahuan, dan kelembagaan adat merupakan bagian utuh dari perlindungan HAM itu sendiri. Negara, lanjutnya, memikul kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sesuai amanat peraturan nasional dan instrumen HAM internasional.

Pertemuan ini memberi penguatan bahwa berbagai upaya yang sedang dilakukan, termasuk pendirian Sekolah Adat di Munggok Rongit, Teraju, sangat relevan untuk mendorong pelestarian nilai adat serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. 

Sebagai Sekretaris Jenderal DAD Toba, Moses menyampaikan bahwa dirinya mewakili Masyarakat Adat Toba khususnya dan Dayak pada umumnya, untuk langsung menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat adat kepada Wakil Menteri HAM. Di kesempatan yang sama, Rektor UPB juga menyatakan dukungan penuh terhadap pendirian Sekolah Adat dan siap berkolaborasi dengan Teraju Foundation bersama DAD Toba.